Bupati Madina Ancam Pengusaha
Dibaca 581 kali
Bupati Madina, HM Hidayat Batubara SE
ancam pengusaha di wilayah Madina apabila
tak mau diaturdan selalu memunculkan masalah dengan masyarakat.
Sanksinya, Bupati akan mencabut seluruh izin
usaha.Hal itu ditegaskan Hidayat di hadapan ratusan masyarakat yang terdiri
dari 3 kecamatan sebagai lokasi perusahaan perkebunan di Madina,
yakni Kecamatan Natal, Batahan dan Muara
Batang Gadis yang bertempat di pasar Natal, Kamis (11/8) kemarin.
Dikatakan Hidayat, Pemkab Madina tak akan ragu
dan tak akan pernah takut kepada
perusahaan manapun untuk memberikan tindakan dan pencabutan izin
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di NKRI.
”Bagi siapapun dan perusahaan manapun kalau melanggar dan menyalahi
”Bagi siapapun dan perusahaan manapun kalau melanggar dan menyalahi
aturan hukum akan kita tindak tegas.Kita tak akan pernah takut untuk
menjalankan aturan tersebut apalagi perusahaan yang bermasalah
dengan masyarakat. Hal ini akan saya inventarisir dulu perusahaan mana saja
yang bermasalah di Madina, kalau perusahaan tersebut tak mau diatur
maka izinnya akan kita cabut,” tegas Hidayat disambut
teriakan dan semangant apresiasi dari ratusan masyarakat .
Penegasan Hidayat ini diawali dengan keluhan dari seorang
tokoh masyarakat kecamatan Muara Batang Gadis yang didampingi puluhan masyarakat lainnya saat menghadiri
safari ramadan rombongan Bupati Madina yang dipusatkan di Masjid Raya Pasar Natal.
Adalah Hilman Parinduri, disampaikannya kepada Bupati,
masyarakat saat ini sedang dihadapkan dengan persoalan batas lahan dengan perusahaan perkebunan PT Rendi yang beroperasi di Muara Batang Gadis. Dikatakannya, sampai saat ini belum ada penyelesaian dan tak tertutup kemungkinan akan terjadi konflik masyarakat dengan perusahaan.
”PT Rendi sudah sangat meresahkan masyarakat mengenai
”PT Rendi sudah sangat meresahkan masyarakat mengenai
tak adanya kejelasan batas lahan perusahaan dengan masyarakat, ini sangat menyentuh hati kami karena kami setiap hari di hadapkan dengan rasa kekhawatiran,” sebut Hilman diamini warga Muara Batang Gadis.
Penegasan ini memeroleh dukungan dari aktifis Mahasiswa
Penegasan ini memeroleh dukungan dari aktifis Mahasiswa
yaitu Ketua Pantai Barat Mandailing Foundation, Kobol Nasution, kepada METRO Jumat (12/8). Dikatakannya, masyarakat sangat mendukung apabila sengketa terselubung antara masyarakat dengan perusahaan diselesaikan dengan segera mungkin, karena pantai barat merupakan wilayah perusahaan perkebunan di Madina yang luasnya ratusan ribu hektar dan terdiri dari puluhan perusahaan.
Kami harap Pemkab Madina jangan hanya pandai berbicara, warga ingin ada action yang jelas dan jangan seperti pemerintahan sebelumnya yang tak pernah ada kejelasan” sebut Kobol yang juga Ketua PC PMII Tapsel-Psp ini. (wan/mer) (metrosiantar.com)
”Sebenarnya bukan hanya PT Rendi saja yang bermasalah namun mayortitas perusahaan perkebunan di Pantai Barat Madina ini bermasalah dan penyelesaiannya hanya dengan sikap positif dari Pemkab Madina. Jikalau tidak konflik akan terus terjadi seperti yang pernah terjadi antara PT PSU dengan masyarakat Natal dan Linggabayu yang telah mengalami kerugian yang besar.
Kami harap Pemkab Madina jangan hanya pandai berbicara, warga ingin ada action yang jelas dan jangan seperti pemerintahan sebelumnya yang tak pernah ada kejelasan” sebut Kobol yang juga Ketua PC PMII Tapsel-Psp ini. (wan/mer) (metrosiantar.com)
Thursday, 18 August 2011 18:01
WASPADA ONLINE
PANYABUNGAN - Masih banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat
PANYABUNGAN - Masih banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat
Pantai Barat, Kabupaten Mandailing Natal yang harus
disahuti dan dipenuhi pemerintah.
Itu mengisyaratkan beratnya beban Pemkab Madina,
Itu mengisyaratkan beratnya beban Pemkab Madina,
dinakhodai Hidayat Batubara-Dahlan Hasan Nasution
untuk memenuhi aspirasi dan masyarakat di berbagai
desa pesisir pantai, yang panjangnya mencapai 170 km.
Itu kesimpulan yang muncul pasca kunjungan
Safari Ramadhan Pemkab Madina di Masjid Raya Pasar Natal.
Warga mengaku belum merasakan seutuhnya arti kemerdekaan,
Warga mengaku belum merasakan seutuhnya arti kemerdekaan,
sebab hingga saat ini mereka masih banyak menghadapi
persoalan yang belum kunjung selesai, terutama peningkatan taraf hidup.
masyarakat nelayan masih sulit berkembang,
karena mesin pembuat es batangan belum ada,
padahal mesin ini sangat dibutuhkan warga untuk
pengawetan serta pendinginan ikan-ikan hasil
tangkapan dari laut. Ada memang beberapa unit
mesin pendingin, namun belum mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat.
Persoalan lain yang terus dirasakan masyarakat,
Persoalan lain yang terus dirasakan masyarakat,
belum tersedianya sarana air minum maupun PDAM.
Kemudian aliran listrik PLN yang sering padam dan kurang arus.
Hal senada juga, disampaikan tokoh masyarakat
Hal senada juga, disampaikan tokoh masyarakat
Muara Batang Gadis, Hilman Parinduri mengungkapkan,
kurangnya perhatian pemerintah dalam membangun
berbagai sarana insfrastruktur di kecamatan itu,
baik pembukaan badan jalan maupun
pemeliharaan jalan-jalan yang telah ada.
Kami memang berada di penghujung Madina,
Kami memang berada di penghujung Madina,
tapi sangat butuh perhatian pemerintah untuk
menyelesaikan persoalan, khususnya menyangkut transportasi.
Kondisi sarana transportasi yang sudah lama mengalami
rusak parah, namun tetap luput dari perhatian pemerintah.
Begitu juga bagi masyarakat Batahan, sudah lama
Begitu juga bagi masyarakat Batahan, sudah lama
membutuhkan sarana transportasi yang baik,
khususnya jalan yang penghubung Batahan-
Kecamatan Sinunukan sepanjang 18 km
yang kini kondisinya sangat memprihatinkan.
Ia menuturkan, masyarakat Batahan membutuhkan
Ia menuturkan, masyarakat Batahan membutuhkan
kantor Mapolsek. ”Masyarakat Batahan sudah
menyumbangkan tanah untuk pertapakan kantor
Polsek dan bantuan uang tunai sebesar Rp1 juta.
Namun hingga sekarang bangunan yang kami
butuhkan hanya berdiri seadanya saja,” ungkapnya.
Menyikapi hal itu, Bupati Hidayat Batubara mengatakan,
Menyikapi hal itu, Bupati Hidayat Batubara mengatakan,
akan memprioritaskan pembangunan ketiga kecamatan itu.
”Keluhan warga Natal tentang arus listrik dan PDAM,
pada tahun 2012 akan kami sahuti dengan
mendirikan listrik tenaga air,” sebutnya.
Editor: SASTROY BANGUN
SURAT NATA :
PANTAI BARAT BELUM
MERDEKA ???
Mengomentari berita Sipirok.Net dalam judul Bupati Madina
Ancam Pengusaha by Putra Sipirok tgl.13 Agustus 2011 dan
berita yang dimuat di Waspada Online tgl.18 Agustus 2011
dalam judul Pantai Barat belum Merdeka ?,
maka kami sampaikan sbb,;
1.Pantai Barat Mandailing yang akan dimekarkan entah
kapan itu memang dari dulu dalam pangkuan Mandailing
belum mengecap arti kemerdekaan itu karena selalu
di jajah dengan kebijakan tanpa memperhitungkan masa
depan masyarakat Pantai Barat, dan oleh sebab itu
sebagai ucapan terima kasih atas penderitaan ini
diberikan gelar Mandailing sebagai tambahan
dari nama Pantai Barat, sebab itulah yang baru
capai oleh masyarakat Ranah Nata yaitu
PANCARIAN DI BANTAI, BADAN MULARAT
MANJADI LANDAI JO TAGILIENG ( MANDAILING ).
2. Betapa banyaknya yang telah tergiling dan landai (habis)
semua hutan ulayat tanah adat Ranah Nata, digiling
oleh Penguasa dan Pengusaha, sehingga hak rakyat untuk
mendapatkan PESERTA PERTANI PLASMA
tidak kebagian alias DIABAIKAN.
Yang mendapat adalah pihak-pihak tertentu,
walaupun pemberian dan
mendapatkan PESERTA PERTANI PLASMA
tidak kebagian alias DIABAIKAN.
Yang mendapat adalah pihak-pihak tertentu,
walaupun pemberian dan
prembelian lahan terjadi topang tindih dan adat tidak ada lagi,
sedangkan Republik ini lahir dari rahim Adat Istiadat yang
dikandung oleh Bundo Kanduong bersama Datuok atau
Rajo/Tuanku. Hampir semua perusahaan yang memperkosa
tanah ulayat bermasalah dengan rakyat/masyarakat adat,
kecuali warga tranmigrasi yang memang bukan tanah nenek
moyang mereka yang dibawa dari sana, tapi ada juga yang
berani menggerogoti tanah ulayat di BANJARAGAM,
PANGGUNG BULUH tanpa diketahui oleh
kepala desa atau diketahui oleh kepala desa lainnya
disebabkan praktek MADINA CANTIK itu.
bila dituntut secara adat, mereka meminta secara Nasional
yaitu surat tanah dan bukti lainnya, tapi sayang mereka para
pemimpin BUTA HURUF sebab tidak tahu apa yang
dikatakan ADAT itu yaitu A = TIDAK DAT = TERTULIS
JADI TIDAK TERTULIS (darimana dapat suratnya...??? ).
Kalau kita balik bertanya kepada mereka,
dimana surat penyerahan TANAH ADAT ITU
MENJADI MILIK NEGARA, SEBAB NEGARA
INI LAHIR DARI ADAT, ATAU APAKAH ADAT
ini di isi oleh Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)
yang menghasilkan kepemimpinan BERHASIL DALAM LAPORAN.
yang menghasilkan kepemimpinan BERHASIL DALAM LAPORAN.
3.Dengan masih berrjalannya operasi MADINA ( MAIN
DIMANA MANA) dengan taktik CANTIK
( CARA & ASPIRASI NEKAD, TIKUS INTAI KUCING ),
apa yang dijanjikan oleh Bapak Bupati Madina jauh dari
kenyataan, sebab MADINA CANTIK adalah virus terbesar
dan berbahaya di persada Nusantara ini. Masalah perbatasan
di Muara Batanggadis dengan masyarakat,
KAPANKAH PERUSAHAAN MEMPUNYAI TANAH DI PANTAI
KAPANKAH PERUSAHAAN MEMPUNYAI TANAH DI PANTAI
BARAT INI ...???. ANTAR DESA SAJA TIDAK DAPAT
DISELESAIKAN DAN SEBAGAI CONTOH PERBATASAN
ANTARA KAMPUNG SAWAH DENGAN SETIA KARYA NATAL
BELUM SELESAI, KARENA PAPAN YANG TERPASANG
1 KM DALAM ULAYAT KAMPUNG SAWAH MASIH TERPAMPANG
GAGAH DI JEMBATAN PULASAN, SUNGAI PINANG
KAMPUNG SAWAH KECAMATAN NATAL, MADINA.
4. Jalan jalur NASIB ( NATA SINUNUKAN BATAHAN )
dan jalur NATAS ( NATA TABUYUNG SINGKUANG )
sangat memprihatinkan sekali dan oleh sebab itu saya
acungkan jempol buat SIPIROK.NET dan WASPADA ONLINE,
acungkan jempol buat SIPIROK.NET dan WASPADA ONLINE,
sebab memilih judul yang sangat tepat dan mengena itu
( BUPATI MADINA ANCAM PENGUSAHA & PANTAI BARAT BELUM MERDEKA ?).
5. Kalau kita baca sikon setiap harinya dimana puluhan ribu
hektar tanah ulayat yang diperkosa oleh pengusaha dengan
kekuatan gari oleh penguasa. Jangankan memberikan kepada
masyarakat ulayat tersebut menjadi
masyarakat ulayat tersebut menjadi
PESERTA PETANI PLASMA, saban hari menghancurkan
sarana perhubungan yang merugikan masyarakat
sarana perhubungan yang merugikan masyarakat
PANTAI BARAT karena PANCARIAN DIBANTAI
BANYAK MELARAT ( PANTAI BARAT).
6. Bila hal ini diurus dan diperjuangkan, kadang terjadi
langkah-langkah yang kurang baik dikarenakan
masyarakat yang awam dan bodoh, tapi tak mau
dibodoh-bodohi dan akhirnya terjadi NAD
( NATA AKSI DEMO ) dan SERGAP
( SERENTAK TIGAPULUH APRIL) atas insiden
NASI ( NATA SIMPANGGAMBIR ) dalam
percekcokan SAPARINDUAN.
percekcokan SAPARINDUAN.
7.Diharapkan kesungguhan dari Bapak Bupati Madina
kiranya hal ini jangan hanya tinggal janji saja.
Sebab Allah telah mengingatkan dalam al-Qur”an dalam firman
Yaa Ayyuhalla dzina amanu , ‘aufu bil uqud ,
Yaa Ayyuhalla dzina amanu , ‘aufu bil uqud ,
Hai orang yang beriman, sempurnakan/laksanakanlah janjimu !!!.
Begitu juga dalam masalah PLN yang POLTAGE LISTRIK NYEDROP
ALIAS LEMAH ( KURANG ARUS ) DAN SERING MATI
DARI PADA HIDUP. BUPATI MADINA ANCAM PENGUSAHA,
sebab PANTAI BARAT BELUM MERDEKA ?,
ITULAH KALIMAT YANG POPULER DI BULAN
DARI PADA HIDUP. BUPATI MADINA ANCAM PENGUSAHA,
sebab PANTAI BARAT BELUM MERDEKA ?,
ITULAH KALIMAT YANG POPULER DI BULAN
SUCI RAMADHAN 1432 HIJRIYAH INI ,
SEMOGA DENGAN KEBERKATAN RAMADHAN,
RANAH NATA YANG SELAMA INI ASYIK MEMBERSARKAN ORANG LAIN,
MARI MENJADI RAKYAT BENAH NASIB & TAHTA
( RANAH NATA - 1 )
DENGAN SIFAT RAMAH, AMANAH,BINA
DAN TAQWA ( RANAH NATA 2 )
). SEMOGA ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar